Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Uncategorized

 Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

 Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Tidak satupun pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan dengan tegas bahwa sistem pemerintahan Negara RI adalah sistem presidensial.  Namun prinsip sistem presidensial dapat kita pahami dari adanya ketentuan-ketentuan UUD 1945, sebagai berikut :

  1. Pasal 4 ayat 1 UUD 45 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”
  2. Pasal 17 ayat 1 : “Presiden dibantu oleh menteri Negara”
  3. Pasal 17 ayat 2 : “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”
  4. Pasal 17 ayat 3 : “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”
  5. Pasal 17 ayat 4 : “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan UUD 45 di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut system pemerintahan presidensial :

  1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
  2. Presiden adalah pihak yang menyusun kabinet atau dewan menteri.
  3. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada DPR atau parlemen.
  4. Masa jabatan menteri tergantung kepercayaan dari presiden.  Presiden dapat mengganti menteri yang dipandang tidak mampu melaksanakan tugas, karena presiden memiliki hak prerogative.

Apabila kita bicara sistem pemerintahan  Indonesia pada awal kemerdekaan, menurut ketentuan UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia bersifat Presidensial dalam arti bahwa para menteri tidak bertanggung jawab pada badan legislative atau parlemen/DPR, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden. Akan tetapi pada waktu itu MPR, DPR, dan DPA belum ada atau terbentuk sehingga presiden juga memegang kekuasaan legislative yang dibantu oleh  KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan menjadi sistem Parlementer, sejak bulan November 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yaitu tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri.  Inilah dasar dianutnya sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya dekrit  presiden tangal 5 Juli 1959.  Pada masa ini sistem politik dalam negeri tidak stabil karena menganut sistem banyak partai, sehingga mengakibatkan pergantian kabinet berkali-kali.

Sejak tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan RI berubah menjadi  ( Republik Indonesia Serikat-RIS), menurut konstitusi RIS presiden adalah sebagai kepala negara dan Kepala pemerintahan di tangan Perdana Menteri.  Lembaga Negara di masa RIS adalah presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, dan BPK.  Presiden tidak dapat salah atau dipersalahkan atau (The King  can do no wrong).  Kabinet bertanggung jawab pada parlemen.

Begitu juga dengan sistem pemerintahan pada masa  UUD Sementara 1950 adalah menganut sistem parlementer dengan lembaga negaranya adalah Presiden, Menteri-menteri, DPR, MA, dan DPA.  Menurut UUDS 1950,  Presiden sebagai kepala Negara dan tanggung jawab pemerintahan ditangan perdana Menteri bersama para menterinya.  Presiden tidak bisa diganggu gugat.

 

Sumber :

https://busbagus.co.id/pengguna-facebook-kini-bebas-unggah-video-universal-music/

Categories:
Uncategorized
You Might Also Like