Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Pendidikan

  Pengertian Pehutanan Sosial

  Pengertian Pehutanan Sosial

  Pengertian Pehutanan Sosial

Perhutanan  sosial merupakan ilmu dan seni memadukan penanaman pohon atau tumbuhan lain di kawasan hutan yang terkait aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengelolaanya dilakukan dengan mengkombinasikan peran,hak, dan kewajiban masyarakat dengan berbagai pihak pengelola sumberdaya hutan untuk perlindungan, pengentasan kemiskinan, serta tujuan produksi lestari kesejahteraan masyarakat. Pengaruh perhutanan sosial terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek sosial, perhutanan sosial mempengaruhi strategi nafkah, modal sosial, peranan gender, resolusi konflik, dan keberdayaan. Kehidupan sosial tersebut kemudian juga mempengaruhi kehidupan ekonomi yang ditinjau dari tingkat kesejahteraan dan investasi. Hubungan dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat tersebut berdampak kembali terhadap kelestarian hutan itu sendiri.

Di Indonesia digunakan berbagai istilah seperti hutan kemasyarakatan, hutan kerakyatan, kehutanan masyarakat, kehutanan sosial dan sosial forestri. Selain itu ada pula yang menggunakan istilah perhutanan masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) ada juga yang menggunakan istilah pengelolaan hutan bersama, pengelolaan hutan dalam kemitraan dan pengelolaan hutan multipihak atau pengelolaan hutan oleh masyarakat (PHOM).

Menurut Departemen Kehutanan sejak tahun 1980-an Perhutanan Sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat baik di kawasan hutan milik negara maupun milik pribadi atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR). Kebijakan dan peraturan yang mengarah kepada upaya perbaikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan milik negara kemudian dikembangkan dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKM) dimulai pada awal tahun 1995 dalam bentuk keputusan menteri dengan SK No. 622/1995. Keputusan ini menekankan pada ijin pemanfaatan hutan. Hak masyarakat dibatasi pada rehabilitasi hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Keputusan ini kemudian diperbaiki dengan SK Menteri No. 677/Kpts-II/1998 di mana masyarakat bisa mengambil keputusan pengelolaan hutan dan pemerintah sebagai fasilitator saja dan masyarakat harus membentuk koperasi. Ijin pemanfaatan diganti menjadi ijin pengusahaan. Keputusan ini kemudian diganti lagi dengan SK No. 865/Kpts-II/1999 di mana ijin pengusahaan diganti menjadi ijin pemanfaatan dan masyarakat tidak harus membentuk koperasi tetapi bisa kelompok apa saja. Sebelum sempat beredar di masyarakat, Keputusan ini diganti lagi dengan SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts- II/2001 yang memberikan wewenang pada Bupati untuk memberi ijin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat. Namun, dengan diberlakukannya PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, SK 31 tentang Hutan Kemasyarakatan secara hukum tidak berlaku lagi.

sumber :

https://poekickstarter.com/minecraft-apk/

Categories:
Pendidikan
You Might Also Like