Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Pendidikan

GOLONGAN IV

GOLONGAN IV

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.

Hukum waris adat

Hukum waris adat Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan generasi manusia  kepada keturunnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Adapun sifat atsau ciri Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.

3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

.HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kompilasi hukum islam tersebut adalah pengumpulan dasar-dasar hukum islam yang di teraturkan dan di jadikan satu atau di bukukan untuk selanjutnya dijadikan acuan hukum dasar nasional.Kompilasi Hukum Islam (KHI)  disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991,KHI memuat   tiga buku yaitu: buku I HukumPerkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III HukumPerwakafan (Pasal 215-229).Lihat Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia    (t. tp.,: Depag RI, 1998/1999).Saat ini ada pembahasan tentang RancanganUndang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Hukum Terapan Peradilan Agama yangmemuat 215 pasal yang terdiri dari ketentuan umum (pasal 1), perkawinan (pasal 2-172),kewarisan (pasal 173-215) yang menurut pengamatan penulis dalam hal perkawinan dan kewarisan RUU tersebut tidak lain adalah metamorfosis dari KHI.

Dalam kompilasi hukum islam telah dijelaskan pada pasal 211c(khi)

“Hibah dari orang tuanya pada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan”

kesimpulan pasal tersebut dapat di artikan bahwa sesuatu yang di hibahkan dari orang tua dapat dikatakan sebagai warisan,kebiasan pemberian sesuatu pada anaknya baik berupa barang ataupun yang lain yang telah mejadi kebiasan atau yang lebih kita kenal dengan urf suatu adat kebiasaan yang telah berlangsung telah lama atau tradisi .urf atau adat di bagi dalam dua hal :

Sumber:

https://sonymusic.co.id/ponsel-galaxy-x-yang-dapat-dilipat-masih-kumpulkan-sertifikasi/

Categories:
Pendidikan
You Might Also Like