Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Umum

Dasar Hukum Asuransi

Dasar Hukum Asuransi

Dasar Hukum Asuransi

Ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Hal ini terjadi karena memang ketentuan mengenai asuransi, baik di dalam al-qur’an maupun hadits Nabi saw, termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya.
Untuk mengeluarkan sebuah produk hukum ijtihad, dapat menggunakan berbagai cara, antara lain menggunakan konsep maslahah mursalah atau dengan cara kias (metode analgis). Berdasarkan hasil ijtihad para ulama dengan menggunakan metode ini maka dasar hukum asuransi di lingkungan ulama muncul beragam atau berbeda-beda.

Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Pendapat pertama, mengatakan bahwa asuransi dengan sagala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum. Artinya, melakukan akad asuransi tidak dibolehkan. Ulama yang mengharamkan asuransi ini adalah Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Yusuf al-Qardawi
  2. Pendapat kedua, menyatakan bahwa asuransi dengan sagala bentuk perwujudannya dapat diterima dalam syariat Islam. Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abdul Wahab Khallaf dan Mustafa Ahmad Zarqa (Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Kairo).
  3. Pendapat ketiga, mengatakan bahwa asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi komersial tidak diperdolehkan, kaena bertentangan dengan syariat Islam. Pendapat ini didukung oleh ulama Abu Zahrah.
  4. Pendapat keempat, mengatakan bahwa asuransi dengan segala bentk perwujudannya dipandang syubhat. Pendapat tersebut didukun oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir (Indonesia).

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, hendaknya berdasarkan asas gotong royong (ta’awun) dan perjanjian-perjanjian yang dibuat benar-benar bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan yang tidak benar.
Dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia yang ditulis oleh Vide Wirjono Prodjadikoro, dijelaskan, menurut pasal 246 Wet Boek Van Koophandel (Kitab Undang-Undang Perniagaan), bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

  1. Asuransi
  2. Jenis-jenis Bank
  3. Pengertian Benda Langit
Categories:
Umum
You Might Also Like