Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Kategori: Pendidikan

PendidikanPerikanan

Perubahan Batuan Penyusun Litosfer 

Perubahan Batuan Penyusun Litosfer Perubahan Batuan Penyusun Litosfer 

Batuan penyusun kulit bumi atau litosfer dapat mengalami perubahan. Berdasarkan karakter perubahan yang terjadi, perubahan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

  1. Pelapukan 

Pelapukan dapat dibedakan menjadi pelapukan fisik dan kimiawi. Pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang terjadi karena perubahan komposisi kimiawi; pelapukan ini menyebabkan batuan mengalami perubahan komposisi kimia; agen utama penyebab pelapukan tipe ini adalah air. Pelapukan fisik adalah pelapukan yang terjadi karena kerusakan fisik batuan seperti pecahnya batuan karena akar tumbuhan, atau pecahnya batuan karena perubahan temperatur; pelapukan ini menyebabkan batuan pecah menjadi fragmen-fragmen batuan yang lebih kecil. Proses pelapukan ini terjadi di permukaan bumi, dimana batuan (litosfer) mengalami kontak dengan atmosfer dan hidrosfer serta biosfer.

  1. Deformasi 

Yaitu perubahah fisik batuan karena pengaruh tekanan. Proses deformasi ini terjadi di bawah permukaan bumi yang melibatkan perlapisan batuan dan tubuh-tubuh batuan beku atau metamorf.

Sumber :

https://mitranet.co.id/

KulinerPendidikan

Pelaksanaan Pendirian Dan Permodalan Perseroan

Pelaksanaan Pendirian Dan Permodalan PerseroanPelaksanaan Pendirian Dan Permodalan Perseroan

  1. Pelaksanaan Pendirian perseroan

Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan  tentang BUMN dan ketentuan UU tentang PT, maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

ü  Menyediakan barang dan/atau jasa  yang bermutu  tinggi dan berdaya saing kuat.

ü  Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pendiri Perseroan

   Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;

  • Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
  • Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
  • Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan.
  • Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota
  • Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

 

KulinerPendidikan

Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan TerbatasPendirian Perseroan Terbatas


  1. Proses Pendirian

Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni:[4]

1)      Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2)      Setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

3)      Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan.

4)      Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hokum perseroan.

5)      Setelah perseroan memperolej status badan hokum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

6)      Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

7)      Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikanoleh 2 (dua) orangatau lebih sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlku bagi:

Sumber :

https://promo-honda.id/

 

Pendidikan

 Anatomi dan Fisiologi Integumen

 Anatomi dan Fisiologi Integumen Anatomi dan Fisiologi Integumen

Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Kulit memiliki fungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus keratinisasi dan pelepasan sel-sel kulit ari yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultra violet matahari

Kulit tersusun dari tida apisan, yaitu: epidermis, dermis, dan jaringan subkutan.

  • Epidermis

    Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans dan merkel. Fungsi epidermis adalah proteksi barier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan sitokin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi (melanosit) dan pengenalan alergen (sel Langerhans). Epidermis terdiri atas lima lapisan (dari lapisan yang paling atas sampai yang terdalam) :
    1. Stratum Korneum. Terdiri dari sel keratinosit yang bisa mengelupas dan berganti.
    2. Stratum Lusidum. Berupa garis translusen, biasanya terdapat pada kulit tebal telapak kaki dan telapak tangan.

 

PendidikanPerikanan

Perubahan-Perubahan

Perubahan-Perubahan KeseimbanganPerubahan-Perubahan

Perubahan yang terjadi pada

pengeluaran rumah tangga,perubahan komponen-komponen suntikan (I, G, dan X) dan perubahan komponen-komponen bocoran (S,T, atau M) akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multiplier sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional adalah lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Dalam ekonomi empat sector nilai multiplier adalah lebih kecil dari dalam ekonomi tiga sector.sebabnya adalaha karena dalam perekonomian terbuka misalkan impor adalah sebanding dengan pendapatan nasional, yaitu persamaan impor adalah M = m Y. Nilai m menyebabkan tingkat ‘kebocoran’ (presentasi dari pertambahan pendapatan nasional yang tidak dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier selanjutnya) menjdi bertambah.

Perubahan komponen yang meliputi bocoran (S, T, atau M) akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Kenaikan tabungan, atau pajak atau impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar dari kenaikan kebocoran.

Sumber :

https://deevalemon.co.id/

 

Pendidikan

PEREKONOMIAN TERBUKA

PEREKONOMIAN TERBUKA: EXPORT – IMPORPEREKONOMIAN TERBUKA

  1. Ekspor (X)

Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke Negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negri.

Dengan meningkatnya jumlah produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh suatu Negara, maka hal ini juga akan  meningkatkan pendapatan nasional (Y) negara tersebut.

Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat (aggregate expenditure), sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu Negara.

“Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikan pendapatan nasional”.

“Namun sebaliknya, pendapatan nasional (Y) tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor”.Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya”.

Besarnya kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah.

  1. Impor (M)

Dalam analisis makro ekonomi diasumsikan bahwa faktor yang  mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negri (impor) suatu Negara adalah kemampuan membayar (daya beli) Negara tersebut terhadap barang impor.

Makin tinggi kemampuan membayar (daya beli)-nya maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya.  Maka tinggi rendahnya impor Negara tersebut, juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya.

“Makin tinggi pendapatan  nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh Negara tersebut.

Sumber :

https://deevalemon.co.id/

 

PendidikanPerkebunan

Perbedaan Sikap Antara Golongan Tua Dan Muda

Perbedaan Sikap Antara Golongan Tua Dan MudaPerbedaan Sikap Antara Golongan Tua Dan Muda

           Berita kekalahan Jepang tersebar luas meskipun Jepang merahasiakannya.Berita tersebut kemudian diketahui oleh Sutan Syahrir melalui radio BBC.Syahrir kemudian beranggapan inilah saatnya memerdekakan Indonesia.

            Pada 14 Agustus 1945,Soekarno

-Hatta tiba di Jakarta.Syahrir mendesak agar Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tetapi Soekarno-Hatta tidak menyetujui usulan Syahrir.

           Sementara itu,pada 15 Agustus 1945,golongan muda dibawah pimpinan Chairul Saleh,mengadakan pertemuan di Gedung Bakteriologi di Jl.Pegangsaan Timur no.13,Jakarta(sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Indonesia).Hasilnya menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat bergantung pada bangsa lain. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan Darwis untuk menyatakan pendapat mereka.

             Golongan muda menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945 tetapi Soekarono-Hatta menolak dengan alasan sebagai berikut:

  1. Soekarno-Hatta belum mendapat pernyataan resmi tantang kakalahan Jepang.
  2. Pasukan Jepang masih bersenjata dan mempunyai tugas untuk mejaga status quo,keamanan dan ketertiban sebelum Sekutu datang;
  3. Soekarno-Hatta akan membicarakan kemerdekaan Indonesia di rapat PPKI pada 16 Agustus 1945.

Sumber :

https://weshop.co.id/

Pendidikan

Penafsiran Nasional

Penafsiran NasionalPenafsiran Nasional

           Ialah penafsiran menilik sesuai tidanya dengan sistem hukum yang berlaku misalnya hak-milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia (Pancasila).

  1. Penafsiran teleologis, (sosiologis)

        Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.

  1. Penafsiran ekstensif

Yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukannya seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”.

  1. Ipenafsiran restriktif

          Ialah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian’ tidak termasuk kerugian yang “tak terwujud” seperti sakit, cacat dan sebagainya.

  1. Penafsiran analogis

              Yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.

 

Pendidikan

Penemuan Hukum

Penemuan HukumPenemuan Hukum

            Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum

termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisanya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.

Sumber :

https://kaosfullprint.co.id/

Pendidikan

Pengertian anak menurut UU

Pengertian anak menurut UU

Pengertian anak menurut UU

Dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa :

            “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun danbelum pernah kawin”.

Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23/2002 berbunyi:

 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam            kandungan”.
Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal I butir I UU No.23/2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni:

Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah         statusnya sudah kawin atau tidak.

Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, UU No.23/2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan.
Pengertian dan batasan usia anak dalam UU No. 23/2002, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (every human being) yang berusia di bawah 18 tahun – selaku subyek hukum dari UU No. 23/2002 – mempunyai hak atas perlindungan dari Negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam UU No. 23/2002.

Hak Dan Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002
1. Hak Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pasal 6
Setiap anak berhak untuk bribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
Pasal 7