Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Koruptorindonesia.co.id Situs teknologi online terlengkap yang membahas berbagai jenis gadget teknologi seperti Smartphone, PC dan teknologi terbaru lainnya.

Kategori: Pendidikan

Pendidikan

KELOMPOK KERJA ANTAR PEMERINTAH PERSERIKATAN BANGSA

KELOMPOK KERJA ANTAR PEMERINTAH PERSERIKATAN BANGSA

KELOMPOK KERJA ANTAR PEMERINTAH PERSERIKATAN BANGSA
KELOMPOK KERJA ANTAR PEMERINTAH PERSERIKATAN BANGSA
KELOMPOK KERJA ANTAR PEMERINTAH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PAKAR DALAM STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSI DAN PELAPORAN (ISAR)
ISAR dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. ISAR mewujudkan mandat tersebut melalui pembahasan dan pengesahan praktik terbaik, termasuk yang direkomendasikan oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal atas pelaporan lingkungan hidup dan sejumlah inisiatif terbaru berpusat pada tata kelola perusahaan dan akuntansi untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah. ISAR juga telah melakukan proyek bantuan teknis di sejumlah wilayah, seperti reformasi dan pelatihan kembali akuntansi di Federasi Rusia, Azerbaijan dan Uzbekistan, serta merancang dan mengembangkan program pembelajaran jarak jauh dalam bidang akuntansi untuk negara-negara Afrika yang berbahasa Prancis.
ORGANISASI UNTUK KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD) OECD merupakan organisasi internasional negara-negara industri maju yang berorientasi ekonomi pasar. Kegiatannya dijalankan melalui badan pelaksana, Dewan OECD, dan sebuah jaringan yang terdiri dari 200 komite dan kelompok kerja. Publikasinya yang bernama Financial Market Trends, yang diterbitkan 2 kali dalam setahun, membahas tren dan prospek dalam pasar keuangan internasional dan domestik utama yang ada dalam wilayah anggota OECD.
KESIMPULAN Perbedaannya sekarang bukan lagi apakah untuk mengharmonisasi atau bahkan
bagaimana melakukan harmonisasi. Badan Standar Akuntansi Internasional merupakan titik pusat uasha-usaha ini. Pada masa sekarang, merupakan hal yang tidak mungkin untuk membahas permasalahan aturan pasar modal dan bursa efek tanpa mempertimbangkan harmonisasi internasional untuk prinsip akuntansi, pengungkapan dan atau audit.
Pendidikan

FEDERASI INTERNASIONAL AKUNTAN

FEDERASI INTERNASIONAL AKUNTAN

FEDERASI INTERNASIONAL AKUNTAN
FEDERASI INTERNASIONAL AKUNTAN
FEDERASI INTERNASIONAL AKUNTAN (IFAC) IFAC merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Didirikan pada tahun 1977, misi IFAC adalah “untuk mendukung perkembangan profesi akuntansi dengan harmonisasi standar sehingga akuntan dapat memberikan jasa berkualitas tinggi secara konsisten demi kepentingan umum.
Majelis IFAC, yang bertemu setiap 2,5 tahun memiliki seorang perwakilan dari setiap organisasi anggota IFAC. Majelis ini memiliki suatu dewan, yang terdiri dari para individu yang berasal dari 18 negara yang dipilih untuk masa 2,5 tahun.
Kebanyakan pekerjaan profesional IFAC dilakukan melalui komite tetap. Pada saat penulisan buku ini, komite tetap terdiri dari: 1. Badan Standar Audit dan Asuransi Internasional 2. Kesesuaian 3. Pendidikan 4. Etika 5. Akuntan Profesional dalam Bisnis 6. Sektor Publik 7. Auditor Transnasional
Tampilan 8-5 Prinsip-Prinsip Pengungkapan dan Pelaporan Perkembangan yang Material yang Masih Berlaku
1. Elemen Pokok Kewajiban Pengungkapan yang Berjalan Entitas yang tercatat sahamnya harus memiliki kewajiban pengungkapan yang berjalan yang mewajibkan pengungkapan seluruh informasi yang akan menjadi material dalam keputusan investasi seorang investor.
2. Ketepatan Waktu Entitas yang tercatat sahamnya seharusnya mengungkapkan seluruh informasi yang berjalan tepat pada waktunya, yang mengharuskan pengungkapan atas: a. Dasar langsung pengungkapan perkembangan yang material, dimana syarat-syarat tersebut diartikan sebagai “secepat mungkin” atau “ditentukan maksimum pada tanggal tertentu”; dan b. Dasar periodik, yang ditetapkan oleh hukum atau aturan pencatatan, seperti laporan kuartal atau tahunan. Informasi tersebut juga harus mencakup analisis dan diskusi manajemen (MD&A), bila diwajibkan, yang dapat diungkapkan dalam laporan yang terpisah atau dimasukkan dalam laporan periodik. Kewajiban pengungkapan dapat saja mengharuskan pengungkapan informasi yang relevan sesegera mungkin meskipun sebenarnya masuk ke dalam pelaporan periodik.
3. Pengungkapan Simultan dan Indentik Jika suatu entitas tercatat sahamnya pada lebih dari satu wilayah yurisdiksi, informasi yang diterbitkan berdasarkan kewajiban pengungkapan berjalan dari satu yurisdiksi di mana entitas tercatat harus diterbitkan secara sama dan simultan di wilayah yurisdiksi lainnya dimana entitas tercatat. Kewajiban ini tidak bergantung pada di wilayah mana entitas itu utamanya tercatat.
4. Penyebarluasan Informasi Berdasarkan kewajiban pengungkapan yang berjalan, entitas yang tercatat sahamnya harus memastikan bahwa informasi penuh tersedia tepat pada waktunya terhadap pasar dengan menggunakan metode penyebarluasan yang efisien, efektif dan tepat waktu.
5. Kriteria Pengungkapan Informasi pengungkapan berjalan harus disajikan secara wajar, tidak menyesatkan atau bersifat menipu dan tidak terdapat penghilangan informasi yang material.
6. Perlakuan Pengungkapan yang Setara Informasi yang hendak diungkapkan sesuai dengan kewajiban pengungkapan berjalan tidak boleh diungkapkan kepada investor tertentu atau pihak-pihak berkepentingan lainnya sebelum diungkapkan kepada publik. Beberapa pengecualian kecil dapat dilakukan dalam kasus ini sehingga memungkinkan komunikasi dengan pihak penasihat atau badan pemeringkat atau dalam kondisi normal bisnis, komunikasi dengan pihak-pihak yang menjadi lawan negosiasi entitas tercatat atau yang dimaksudkan untuk bernegosiasi, suatu perwakilan atau transaksi komersial, keuangan atau investasi karyawan atau serikat buruh yang bertindak atas nama sendiri. Dalam sebuah kasus tersebut, pihak penerima informasi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi.
Dewan IFAC terkadang menunjuk gugus tugas khusus untuk membahas masalahmasalah penting. Pada akhir tahun 2002 terdapat dua gugus tugas:
• Membangun kembali kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan (kredibilitas)
• Praktik kecil dan menengah
Badan Standar Audit dan Assurance Internasional ( International Auditing and Assurance Standards Board ) dalam IFAC mengeluarkan Standar Audit Internasional ( International Standards on Auditing – ISA) yang terdiri dari kelompok-kelompok berikut:
• Bagian pendahuluan
• Tanggung jawab
• Perencanaan
• Kendali internal
• Bukti audit
• Penggunaan hasil kerja pihak lain
• Kesimpulan dan pelaporan audit
• Bidang-bidang khusus
Pendidikan

Masa Kejayaan Ternate dan Tidore

Masa Kejayaan Ternate dan Tidore

1. Masa Kejayaan Kerajaan Ternate

Kerajaan Ternate berada pada masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Baabullah yang dapat meluaskan wilayah kekuasaanTernate yaitu meliputi; batas-batas di utara sampai Mindanao, di Selatan sampai Bima, di Timur sampai Irian Barat (Irian Jaya) dan di sebelah Barat sampai Makassar.

2. Masa kejayaan kerajaan Tidore

Pada masa Sultan Nuku, Kerajaan Tidore berkembang dengan pesat. Mulai dari wilayah kekuasaannya yang mencapai Kepulauan Pasifik. Menurut catatan sejarah Tidore, Sultan Nuku yang member nama pulau-pulau wilayah kekuasannya, adapun nama-nama pulau yang hingga saat ini masih memakai nama Nuku yaitu; Nuku Hifa, Nuku Oro, Nuku Maboro, Nuku Nau, Nuku Lae-Lae, Nuku Fetau dan Nuku Nono.
baca juga :
Pendidikan

Raja-Raja di Kerajaan Maluku

Raja-Raja di Kerajaan Maluku

Adapun raja-raja di kerajaan Ternate sebagai berikut:

1. Baab Mashur Malamo
2. Jamin Qadrat
3. Komala Abu Said
4. Bakuku (Kalabata)
5. Ngara Malamo (Komala)
6. Patsaranga Malamo
7. Cili Aiya (Siding Arif Malamo)
8. Panji Malamo
9. Syah Alam
10. Tulu Malamo, Dll.

Adapun raja-raja di Kerajaan Tidore sebagai berikut:

1. Sultan Nuruddin
2. Sultan Hasan Syah
3. Sultan Cirililiat Alias Jamluddin
4. Sultan Mansyur
5. Sultan Aminuddin Iskandar Zulkarnain
6. Sultan Rijali Mansur
7. Sultan Iskandar Isani Alias Amiril Mathlan Syah
8. Sultan Gapi Babuna Alias Bifadlil Siradjuddin Arifin
9. Sultan Fola Madjino Alias Zainuddin
10. Sultan Ngora Malamo Alias Alaudin, Dll.

 

sumber :

https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/seva-mobil-bekas/

Pendidikan

Kerajaan Tidore

Kerajaan Tidore

Tidore dikenal dengan nama Kie Duko, yang diartikan sebagai pulau bergunung api. Kerajaan tidore berpusat pada wilayah kota tidore (mauku utara). Pendiri pertama kerajaan tidore yaitu jou kolano sahjati. Menurut catatan Portugis, Tidore berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta. Namun tidak diketahui pusat kerajaannya ada dimana. Sejak awal berdirinya Tidore sampai raja ke-4, pusat Kerajaan Tidore belum bisa dipastikan keberadaannya. Barulah pada masa raja Kolano Balibunga pusat kerajaan diketahui yaitu di Balibunga. Di kerajaan Tidore sempat beberapa kali terjadi perpindahan ibu kota atau pusat kerajaan, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya mulai dari pergantiannya seorang raja, wilayahnya yang luas bahkan menjauhi dari serangan para musuh serta untuk tujuan dakwah.
Pada tahun 1521, Sultan Mansur di Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol diprotes oleh Portugis karena dianggap telah melanggar Perjanjian Tordesillas pada 1494. Pertikaian Portugis dan Spanyo memperlemah kedudukan Tidore dan Ternate, misalnya perebutan Benteng Spanyol di Tidore. Akhirnya, pertikaian ini di akhiri dengan adanya pembaharuan Perjanjian Tordesillas yang mempertegas bahwa kepulauan Maluku menjadi kekuasaan Portugis.
Setelah Spanyol mundur dari Maluku, Tidore menjadi kerajaan yang paling terkemuka di wilayah Maluku. Sebab, Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan Tidore menjadi merdeka hingga akhir abad ke-18. Selain kedatangan Spanyol, Belanda juga datang untuk menguasai Maluku. Inggris pun ikut campur dalam masalah ini dengan membantu mengusir Belanda. Hal ini,terjadi pada masa raja Sultan Nuku. Sultan Nuku memberi kebebasan kepada Inggris untuk menguasai Ambon dan Banda serta mengadakan perjanjian damai dengannya.
sumber :

Pendidikan

Perwujudan tentang luas wilayah

Perwujudan tentang luas wilayah

Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara diforum internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

BAB IV KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan:

  1. Wawasan nusantara secara garis besar merupakan cara pandang dan sikap untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada ideologi bangsa itu.
  2. Wawasan nusantara di indonesia berdasarkan pada filsafat pancasila, pembangunan nasional, kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, serta kesatuan luas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

  • Copyright Lembaga Pertahanan Nasional.(1975). Wawasan Nusantara. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
  • Direktorat Pengkajian Bidang Pertahanan dan Keamanan. (2012). Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna MendukungPembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI. Jurnal Kajian Lemhannas RI (Edisi 15, Mei 2013). Hlm. 88-104.
  • St. Munadjat Danusaputro. (1981). Wawasan Nusantara (dalam Pendidikan dan Kebudayaan) Buku III. Bandung: Alumni.
  • Sunarso, dkk.(2008). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.

baca jgua :

 

Pendidikan

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya

(a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

(b) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

8) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

9) Dalam artian bahwa :

a) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.

Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa.

sumber :

https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/seva-mobil-bekas/

Pendidikan

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

a). Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b). Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c). Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d). Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

e). Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f). Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

g). Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

6) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi

(a) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

sumber :

https://icanhasmotivation.com/cara-beli-mobil-bekas-online/

 

Pendidikan

Konsep Peranan Dalam Hubungan Internasional

Konsep Peranan Dalam Hubungan Internasional

Konsep Peranan Dalam Hubungan Internasional

 

Kedudukan diartikan sebagai

tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial mayarakatnya, sedangkan peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka secara tidak disadari ia telah menjalankan suatu peranan. Hal tersebut dikarenakan antara kedudukan dengan peranan tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi mata uang, dimana keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. Dengan kata lain posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada  organisasi masyarakat dengan begitu seseorang akan menjalankan suatu peranannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. peranan mencakup tiga hal, yaitu (Levinson dalam Soekanto,1999:269):

  1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b.Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c.Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dengan bukunya berjudul ”An Introduction to Internatioanl Politics” menggambarkan definisi peranan yakni: sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (Coser dan Rosenberg, 1976:232-255).

Sebagaimana individu yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya dalam organisasi kehidupan bermasyarakat begitu juga dengan organisasi internasional yang mempunyai peranan berbagai macam demi mewujudkan kepentingan negara anggotanya, yakni dapat berupa sebagai instrumen, arena (forum) dan aktor. Dalam menjalankan peranannya, organisasi internasional sangat mempengaruhi hubungan internasional melalui pelaksanaan dari fungsi-fungsi organisasi internasional mulai dari artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan dan aplikasi peraturan, rule adjudication, dan informasi serta operasi.

  1. Organisasi internasional berperan sebagai instrumen, yakni organisasi internasional dipakai oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO dimana negara berdaulat merupakan anggotanya yang dapat membatasi tindakan organisasi internasional. Menurut Executive Secretary dari UN Economic Commission for Europe, Gunnar Myrdal tentang peran tersebut menyatakan dalam pidatonya bahwa kesan yang ditimbulkan organisasi internasional dalam konstitusinya adalah mereka lebih dari bagian-bagiannya yaitu negara, dalam kasus tertentu organisasi internasional tidak lebih sebagai instrument bagi kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara berdaulat. Organisasi penting bagi pencapaian kebijakan nasional yang mana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional (Archer, 1983:130-131).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penemuan empiris dalam studi tentang IGO yang dilakukan oleh Mc Cormick dan Kihl yang menunjukkan bahwa IGO digunakan oleh negara terutama untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Demikian juga yang terjadi pada INGOs dimana segala tindakannya mencerminkan perilaku dari anggotanya baik itu berupa kelompok dagang, organisasi bisnis, ataupun partai politik. Untuk menggambarkan organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk memenuhi keinginan setiap anggotanya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya bila memperlihatkan kegunaannya dalam periode waktu tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya. Kepuasan anggota lain tidak dapat dikurangi bila anggota lain memanfaatkan organisasi itu yang mana organisasi tersebut tidak digunakan sebagai senjata bagi mereka (Archer, 1983:130-136).

  1. Sebagai arena atau forum, dalam organisasi internasional terjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh anggotanya yakni sebagai tempat pertemuan untuk berkumpul bersama-sama baik itu berupa berdiskusi, berdebat, ataupun bekerjasama. Yang dimaksud arena disini bersifat netral, artinya bahwa arena dalam organisasi internasional dapat dipakai sebagai tempat bersandiwara, sirkus atau pertengkaran. Organisasi internasional juga menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan atau opininya dalam suatu forum publik dimana hal seperti itu tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral (Archer, 1983:136-141).
  1. Sebagai aktor yang independen, dalam melaksanakan fungsi dan perannya, organisasi internasional dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak atau kekuatan dari luar yang dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Menurut Wolfers, kapasitan aktor dari suatu institusi internasional tergantung resolusi, rekomendasi, perintah dari organ-organnya yang memaksa para anggota untuk bertindak berbeda dari keinginan masing-masing (Archer, 1983:141-147).

Baca Juga :

Pendidikan

Trafficking dapat diartikan sebagai

Trafficking dapat diartikan sebagai

Trafficking dapat diartikan sebagai

Kegiatan perdagangan perempuan atau anak

yang dilakukan dengan tujuan untuk eksploitasi untuk pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, pemindahan atau transplantasi dan seluruh tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual , tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan semena-mena untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immaterial

Sedang menurut PBB, dalam the united nations protcol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children (2000),  trafficking didefinisikan sebagai berikut:

  1. “Trafficking in person” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of person, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.
  1. The consent of a victim of trafficking in person to the intended exploitation set forth in subparagraph (1) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (1) have been used;
  1. The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the pupose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (1) of this article;
  1. “Child” shall mean any person under eighteen years of age.

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

  1. Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberiaan atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari prang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.
  1. Perizinan atau persetujuan dari korban perdagangan manusia yang dimaksudkan, empat kumpulan eksploitasi dalam subparagraf (1) untuk artikel ini akan tidak relevan dimana pengertian lain dari empat kumpulan dalam paragraph (1) telah digunakan;
  1. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi akan dipertimbangkan dalam perdagangan manusia, meskipun jika hal ini tidak melibatkan berbagai pengertian dari empat kumpulan dalam sub paragraf (1) dari artikel ini;
  1. Anak berarti setiap orang yang usainya dibawah delapan belas tahun.

Trafficking merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan pada umumnya merupakan suatu bisnis yang menggiurkan dan dalam menjalankan bisnisnya cenderung mempengaruhi pemerintah dimana aktifitas kriminal seperti trafficking in person (child trafficking)drug trafficking dan money laundering menjadi salah satu pendapatan bagi negara, akan tetapi dilain sisi aktivitas kegiatan seperti ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Child trafficking yang kerap kali dilakukan oleh para trafficker memberikan dampak negatif bagi perkembangan jasmani ataupun rohani anak serta dapat merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual. 

Di Indonesia dan juga kebanyakan negara lain menilai bahwa child trafficking merupakan salah satu ancaman bagi stabilitas negaranya dimana kejahatan ini akan berkembang dengan subur dan dapat mendanai kejahatan terorganisir lainnya. Maka dari itu diperlukan penanganan secara khusus untuk memberantas child trafficking yang kini bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi dikalangan masyarakat pada suatu negara. Anak yang merupakan titipan dari Tuhan dan merupakan salah satu aset bagi negara sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan, keamanan, perlindungan baik itu jasmani mapun rohani agar dapat tumbuh dan berkembang serta dapat menikmati masa anak-anaknya sebagaimana mestinya. Untuk itu, kita sebagai orang dewasa baik itu pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak-anak berkewajiban untuk merawat dan memberikan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang ada didunia.


Sumber: https://civitas.uns.ac.id/kasiono/seva-mobil-bekas/