Zonasi dan Kebijakan Pendidikan Pemerintah

Zonasi dan Kebijakan Pendidikan Pemerintah

Zonasi dan Kebijakan Pendidikan Pemerintah

Zonasi dan Kebijakan Pendidikan Pemerintah
Zonasi dan Kebijakan Pendidikan Pemerintah

sistem zonasi pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) sekolah-mulai tingkat dasar hingga menengah atas-masih terus menjadi polemik.

Isu pemerataan dan menghilangkan kastanisasi pendidikan kalah oleh keruwetan penerapan konsep ini.

Semua ini terjadi berawal dari Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat 3.

Ayat tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Berdasarkan ayat itu, pemerintah dan pemerintah daerah bahu

membahu mengadakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).

Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah, waktu itu, untuk menciptakan sekolah berkualitas.

Dengan sekolah model tersebut diharapkan akan mengurasi jumlah siswa yang bersekolah di luar negeri.

Pada praktiknya, di kemudian hari kebijakan ini melahirkan kastanisasi pendidikan. Di lapangan, sekolah model ini mendikotomikan siswa kaya dan siswa miskin.

Walaupun awalnya sekolah model ini adalah untuk siswa berakademik tinggi, tetapi pada perkembangan selanjutnya menjadi “siswa berekonomi tinggi”.

Siswa kaya bisa masuk ke sekolah tersebut dengan mudah setelah mampu mendapatkan “kursi”, sedangkan siswa miskin, sekalipun memiliki kelebihan akademik, hanya bisa bermimpi.

Hampir sepuluh tahun kemudian, Pasal 50 ayat 3 tersebut dibatalkan

oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan MK bernomor 5/PUU-X/2012 itu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu RSBI/SBI bertentangan dengan UUD 1945, menimbulkan dualisme pendidikan, diskriminasi pendidikan, dan kastanisasi pendidikan.

MK juga memiliki pertimbangan lain, yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran dalam RSBI/SBI dapat mengikis jati diri bangsa, melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

Keputusan MK ini sebenarnya bisa membawa harapan baru, tetapi ternyata tidak mudah.

 

Baca Juga :