Penyimpangan Trilogi van Deventer

Penyimpangan Trilogi van Deventer

Penyimpangan Trilogi van Deventer

Penyimpangan Trilogi van Deventer
Penyimpangan Trilogi van Deventer

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda.

Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut.

1) Irigasi

Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

2) Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapat tenaga manajemen yang cakap dan murah.

Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada belum dewasa pegawai negeri dan orang-orang yang mampu.

Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk belum dewasa pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada belum dewasa pribumi dan pada umumnya.

3) Migrasi

Migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda.

Hal ini alasannya yaitu adanya usul yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan menyerupai perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.

Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung memiliki tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. (https://blog.fe-saburai.ac.id/pengertian-seni-rupa-murni-jenis-gambar-dan-10-contohnya/)

Untuk mencegah biar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, lalu dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh VOC maupun pemerintah Belanda mulai dari monopoli perdagangan, penyerahan wajib, sistem tanam paksa, maupun politik pintu terbuka tidak membawa perubahan pada kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap miskin dan menderita hingga pada pendudukan militer Jepang.