Hukum dan Keadilan adalah

Hukum dan Keadilan adalah

Hukum dan Keadilan adalah
Hukum dan Keadilan adalah

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum.
Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu kata hokum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.
Kebenaran ini paling tampak dalam menggunakan kata “ius” untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan “the rule of law” mempunyai latar belakang yang sama juga, yakni cita-cita akan keadilan.

 

Hukum dan Moral

Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral. Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma, yakni:
1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tipa orang secara batiniah.
2. Norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum.
3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Inilah norma-norma hukum.

Nyatalah perbedaan antara norma-norma

menyangkut baik dasar norma (objektif-subjektif). Norma-norma moral bersifat subjektif, sebab berkaitan dengan suara hati subjek, lagi menuntut untuk sungguh-sungguh ditaati. Norma-norma sopan santun bersifat objektif, karena berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan, lagi tidak menuntut, hanya mengundang saja. Norma-norma hukum bersifat objektif, karena kaitannya dengan Negara, tetapi menuntut untuk ditaati.
Perbedaan antara hukum dan moral (etika) dapat diterangkan oleh I. Kant yang dilengkapi dengan uraian A. Reinach (1883-1917) sebagai berikut:

– Norma moral mengena suara hati pribadi manusia, norma yurisdis berlaku atas dasar suatu perjanjian.
– Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah ke orang lain, sedangkan hak-hak yuridis dapat hilang dan dapat pindah (sesuai dengan perjanjian).
– Norma moral mengatur baik hidup batin maupun hidup lahir, sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah saja (de internis preator non iudicat). https://www.dosenpendidikan.com/contoh-teks-laporan-hasil-observasi/

Norma-norma moral dan norma-norma hukum

Memang berbeda, akan tetapi adanya suatu hubungan yang erat antara kedua jenis norma itu di mana-mana diakui juga.
Hubungan norma moral dan hukum sebenarnya lebih erat lagi, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkrit tidak usah muncul secara terpisah. Malahan justru dengan dijadikan norma hukum norma moral menjadi efektif bagi hidup bersama. Karenanya kewajiban yang timbul akibat timbulnya norma-norma yuridis ada dua jenis:
– Yang bersifat ekstern karena sanksi; kewajiban ini bersifat yuridis belaka.
– Yang juga bersifat intern atau moral: kewajiban ini bersifat etis-yuridis.
Suatu norma yuridis mewajibkan secara etis-yuridis, bila isinya menyangkut nilai-nilai dasar hidup. Inilah halnya pertama-tama dengan tata hukum sebagai keseluruhan, yamg tertuju untuk mencegah kekacauan dalam masyarakat.

 

The Rule of Law

Sistem hukum Anglo-saxon mengutamakan “the rule of law”, “the rule of law” harus ditaati, bahkan juga bila tidak adail. Sikap ini serasi dengan ajaran-ajaran filsafat empiris. Menurut filsafat itu hukum, entah tertulis atau tidak tertulis, adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu bangsa selama sejarahnya dan telah bermuara pada suatu perundang-undangan tertentu dan suatu praktek pengadilan tertentu. Hukum adalah undang-undang (lex/wet). Adil tidak merupakan unsur konstitutif pengertian hukum.
Beberapa pandangan memberikan konsekuensi-konsekuensi mengenai hukum yaitu:
1. Pada prinsipnya hukum tidak melebihi Negara (yang dianggap sama dengan rakyat). Hukum adalah sarana pemerintah untuk mengatur masyarakat secara adil. Tidak ada instansi yang lebih tinggi. Karena kemungkinan akan ketidak adilan tetap ada, diharapkan bahwa dalam praktek hukum, keyakinan-keyakinan rakyat dan kebijaksanaan para hakim menghindari penyimpangan yang terlalu besar.
2. Hukum adalah apa yang berlaku de facto, dan itulah akhirnya tidak lain daripada keputusan hakim dan juri rakyat. Orang-orang yang hidup dalam Negara-negara yang menganut sistem hukum ini, sadar tentang hal ini juga; hokum tidak lain daripada apa yang ditentukan.
3. Menurut aliran-aliran empirisme hokum sebagai sistem tidak mewajibkan secara batiniah, sebab tidak dipandang sebagai bagian tugas etis manusia. Hukum harus ditaati oleh sebab terdapat sanksi bagi pelanggaran berupa hukuman. Bila ada orang yang taat secara batiniah, hal ini terjadi karena keyakinan agama.